Daerah

Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2017

07 Januari 2019 by Admin dibaca 98x

Kamis (28/09/2017)

Gubernur Jambi, H.Zumi Zola Zulkifli saat menghadiri langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan se-Provinsi Jambi di Hotel Cahaya Prima.

Dalam acara rakor tersebut Gubernur Jambi menyampaikan bahwa ; Peningkatan Produk Pangan Pokok dan Strategis menjadi Fokus Utama yang harus didukung oleh kesiapan Infrastruktur, Irigasi,  Sarana dan Prasarana Teknologi serta Sumber Daya Manusia Pertanian yang memadai.

Selain itu Zumi Zola Zulkifli mengatakan bahwa kegiatan Rakor ini jangan dianggap sepele, dan kegiatan ini jangan hanya menjadi seremonial maupun formalitas belaka.

Tema pada Rakor Dewan Ketahanan Pangan kali ini adalah Pengawasan Pangan dan Gizi dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan menuju JAMBI TUNTAS 2021.

Turut hadir pada Rakor tersebut, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. Dr. Ir. Agung Hendriadi, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ir. H. Amir Hasbi, ME.

Tantangan yang akan dihadapi dalam 10 tahun ke depan adalah terlihat dari supply dan demand, supply  mengenai adanya produksinya, sedangkan pada demand adanya permintaan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Jambi yang meningkat.

"Dari supply tersebut menjadi tantangan karena lahan pertanian menjadi tergerus karena lahan pertanian menjadi berkurang karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat untuk itu lahan pertanian yang ada harus dipertahankan," urainya.

Kemudian yang kedua, lahan pertanian harus ditingkatkan produktivitasnya dari panen 1 kali  dalam setahun bisa menjadi 2 kali, hal ini dirasakan dari panen yang dilakukan oleh masyarakat petani Kabupaten Muaro Jambi Desa Pematang Pulai kerjasama dengan kementerian, dari 3.5 ton naik menjadi 5 ton per hektar

Sementara, Dr. Ir. Agung Hendriadi mengungkapkan, bahwa pemenuhan pangan dan gizi selalu menjadi prioritas pembangunan nasional, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Hal ini berarti negara dan bangsa Indonesia berhak menentukan kebijakan pangan secara mandiri sesuai potensi sumber daya lokal, memaksimalkan kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan dari dalam negeri.

"Kementerian Pertanian mengemban amanat untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan melalui upaya pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai serta peningkatan produksi Gula dan Daging Sapi. Selain itu, juga upaya untuk melakukan kesinambungan produksi komoditas pertanian strategis yakni cabai dan bawang merah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang stabil dan terjangkau," terangnya.

Pengawalan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dapat kita lakukan, baik melalui kebijakan regulasi maupun kegiatan aksi nyata di lapangan. Dalam hal kebijakan stabilisasi pangan, Kementerian Pertanian mendorong terbitnya pengaturan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras. Terbitnya Permendag No.57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras memberikan jaminan kepastian harga beras dan meningkatkan keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen.

Ditempat yang sama, Amir Hasbi menekankan, pertemuan ini merupakan forum komunikasi lintas sektor membahas isu-isu terkait ketahanan pangan ditingkat Provinsi Jambi, Sasaran dari Rakor ini menjaring isu dan masukan terkait Ketahanan Pangan ditingkat Provinsi, kemudian tersusunnya Strategi Rencana Tindak Lanjut terkait Ketahanan Pangan,"jelasnya.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah 200 orang peserta yang terdiri dari Peserta Provinsi, Kabupaten/Kota, Asisten II, Bappeda, serta pengurus dan anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Subscribe To Our Newsletter